Kubu SBY dan Kalla Terjebak Kontroversi soal Aceh

Monday, 15 June 2009

DENPASAR (SI) – Kubu calon presiden (capres) Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan kubu capres Jusuf Kalla terjebak dalam kontroversi soal perdamaian dan pendirian partai lokal di Nanggroe Aceh Darussalam (NAD). Kemarin, Ketua Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Hatta Rajasa, menepis pernyataan Jusuf Kalla yang memojokkan SBY soal klausul perdamaian Aceh. Adapun kubu Kalla mengklarifikasi bahwa apa yang diutarakan tersebut merupakan pengungkapan fakta sejarah. Saling kritik antarkedua kubu capres ini dipicu pernyataan Jusuf Kalla saat berdialog dengan seribu kader Golkar di Banda Aceh,Sabtu (13/6) lalu. Saat itu, Kalla sempat mengungkap bahwa SBY pernah menolak semua klausul dalam perundingan perdamaian Aceh, termasuk pendirian partai lokal Aceh. Menurut Hatta Rajasa, apa yang dikemukakan tersebut tidak sesuai kenyataan. Presiden SBY justru menyetujui klausul perdamaian Aceh yang akhirnya ditandatangani menjadi Undang- Undang Pemerintahan Aceh. ”Jadi tidak betul kalau dikatakan Presiden tidak setuju. Yang saya dengar seperti itu. Karena Presiden itulah yang setujui UU tersebut yang di dalamnya tentang partai lokal,”ungkap Menteri Sekretaris Negara ini usai mengantar kepergian Presiden di Bandar Udara Ngurah Rai, Denpasar, kemarin. Dalam dialog dengan kader Golkar Aceh, meski tidak menyebut nama, Kalla menggambarkan penolakan Presiden untuk menandatangani setiap masalah yang dirundingkan dalam perjanjian damai Helsinki seperti soal pendirian partai lokal. Kalla juga mengatakan Presiden hanya manggut-manggut setiap dilapori oleh dirinya tentang perkembangan proses perdamaian Aceh. Dia mengakui Presiden memang bagus karena tidak pernah menolak meskipun juga tidak pernah memberi arahan dalam proses perdamaian Aceh. Tidak hanya Hatta yang mengkritisi sikap kampanye Kalla. Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional SBY-Boediono, Bara Hasibuan,juga menilai Kalla telah melanggar etika bernegara. Selain itu, pernyataan Kalla tersebut juga melanggar prinsip presidensial. ”Bagaimana mungkin seorang wakil presiden mengkritisi secara terbuka kepala sebuah pemerintahan di mana dia masih menjadi bagian penting di dalamnya,” katanya. Bara menambahkan, dalam sistem presidensial, presiden sebagai satu-satunya kepala pemerintahan dan kepala negara memberikan keputusan akhir dan bertanggung jawab penuh atas semua keputusan dan kebijakan pemerintah. Apalagi menyangkut keputusan besar seperti perdamaian di Aceh. Di tempat terpisah,Juru Bicara Tim Sukses JK-Wiranto Yuddy Chrisnandi mengatakan, Kalla tidak bermaksud mendiskreditkan peran Presiden dalam perdamaian Aceh. Sama sekali tidak mengecilkan peran Pak SBY,”ujar Yuddy di atas pesawat dalam perjalanan dari Padang ke Jakarta kemarin. Menurut Yuddy, kebetulan karena forum dialognya terjadi di Aceh,Kalla ingin masyarakat Aceh mengetahui peran yang dia lakukan selama proses perdamaian dan menyampaikan fakta bagaimana komitmennya. Saat itu, ungkap Yuddy,Kalla memang terlihat lebih aktif menjalankan proses perdamaian di Aceh. Walaupun Kalla merendah diutus oleh negara mewakili pemerintahan Indonesia, hal itu semata-mata bahasa diplomasi dalam sistem presidensial. Dia juga menganalogikan pernyataan capres SBY yang bicara soal bisnis keluarga. Hal itu, menurut Yuddy,tidak etis karena pasti Kalla tersinggung. ”Jadi kalau JK mengklaim sukses di Aceh karena itu juga merupakan bagian kesuksesannya,” timpalnya. Pakar politik Universitas Indonesia Rocky Gerung menilai tidak ada etika yang dilanggar oleh Jusuf Kalla dengan membeberkan fakta perannya dalam perdamaian di Aceh. ”Yang sekarang berbicara Jusuf Kalla,bukan sebagai wapres, tapi capres. SBY sebagai capres. Jadi harus proporsional menempatkannya. Debat sekarang ini adalah debat antarcapres,” katanya di Jakarta kemarin. Menurut pendiri Setara Institute itu,antara SBY dengan Kalla saat ini sebagai dua aktor politik dalam posisi sama sebagai capres, bukan lagi presiden dan wapres. ”Ini harus dipahami dan tidak dicampuradukkan dengan posisi keduanya di pemerintahan sebagai capres,”katanya. Dia menjelaskan, yang dipersoalkan keduanya mengenai perdamaian RI dan GAM adalah sesuatu yang menjadi fakta internasional. Hal itu terangkum dalam dokumen dan catatan publik mengenai peran SBY dan Kalla. Dialog dan Kunjungi Pasar Sementara itu, kemarin, para capres dan cawapres melanjutkan kampanye terbuka di berbagai tempat. Capres Jusuf Kalla berdialog dengan tukang ojek, pemulung, guru,dan pengusaha UKM di Cakung,Jakarta. Kalla yang mengenakan kemeja berwarna putih berpanas-panasan guna berdialog dengan masyarakat. Sambil berseloroh, dia mengatakan, bangsa ini baru bisa adil kalau pemimpin dan masyarakat sama-sama merasakan panas dan dingin. Seusai berdialog dengan sejumlah elemen masyarakat di Jakarta, siangnya Kalla dan Ibu Mufidah Jusuf Kalla bertolak menuju Padang, Sumatera Barat. Di tempat kelahiran Ibu Mufidah ini, Kalla yang juga seorang Sumando mengunjungi Pasar Raya Padang bersama cawapres Wiranto dan Ibu Uga Wiranto. Mereka berempat menyempatkan diri untuk mampir di salah satu tenda tempat jajanan pasar dan menikmati es cendol durian. Di GOR Flobamora, Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT),capres SBY mengkritisi capres yang tebar janji. Dia mengatakan, banyak capres yang tidak sabar untuk mewujudkan impiannya dengan mengumbar janji. ”Saya memilih tidak mudah berjanji,tidak mudah mengatasi masalah, tidak mudah memimpin negara. Makin banyak janji sulit dipenuhi,”ujar SBY. Dalam pidato politiknya selama hampir 40 menit, SBY kembali menekankan perihal kemandirian bangsa ke depan. Dia berharap, pengembangan usaha dalam negeri di masa mendatang harus lebih berperan sehingga tidak ada dominasi asing lagi. Selain meminimalkan dominasi asing, SBY juga berharap agar usaha yang dijalankan di dalam negeri tidak didominasi pihak tertentu, yang merupakan bentuk dari kapitalisme rambut hitam. Sementara itu, di Jawa Timur, capres Megawati Soekarnoputri dan cawapres Prabowo Subianto berkampanye di Lapangan Desa Dukursari, Kecamatan Jabon, Sidoarjo.Di hadapan massa sekitar 10.000 orang,Mega menyorot pembangunan Jembatan Surabaya- Madura (Suramadu). Kesan yang muncul, pembangunan Suramadu merupakan hasil jerih payah pemerintah saat ini. Padahal, lanjut Megawati, gagasan untuk membuat jembatan Suramadu itu sudah dilontarkan oleh Presiden Soekarno. (maya sofia/rarasati syarif/ baidowi/ agus joko/ant)